JAKARTA, MPNN – Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) secara daring pada Rabu (22/1/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Mendagri Nomor 300.1.7/4106/BAK terkait percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di wilayah kecamatan.
Bimtek yang dilaksanakan secara daring melalui video conference ini dibuka oleh Plh. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Pramudya Ananta Boga, S.Sos, M.Si dan dihadiri oleh 205 peserta terdiri dari BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa yang telah mendeklarasikan gerakan KENCANA dan para Camat selaku pengelola gerakan KENCANA.
Dalam sambutannya, Pramudya mengingatkan pentingnya peran kecamatan untuk ikut terlibat dalam penanggulangan bencana karena posisi strategis Kecamatan sebagai SKPD yang posisinya paling dekat dengan masyarakat. “Kecamatan berperan melaksanakan fungsi mediasi atau sebagai terminal atau simpul yang menghubungkan antara pemberi layanan di tingkat kabupaten/kota melalui pelaksanaan fungsi Dinas/Badan teknis dan penerima layanan di tingkat masyarakat yang berada di tingkat desa/kelurahan” ungkap Pramudya.
Bimtek ini dihadiri 205 peserta dari BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa dan para camat pengelola program KENCANA. Plh. Direktur MPBK, Pramudya Ananta Boga, menegaskan pentingnya peran strategis kecamatan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung SPM Bencana. “Disinlah pentingnya peran kecamatan karena dapat menyeimbangkan antara demand dan supply, dimana supplynya adalah BPBD dan dinas terkait, sementara demandnya adalah warga yang tinggal di daerah rawan bencana atau yang menjadi korban bencana,” jelas Pramudya.
Hingga saat ini, kecamatan yang sudah melakukan deklarasi KENCANA sendiri berjumlah 339 kecamatan pada 8 (delapan) Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota. Program KENCANA merupakan salah satu upaya strategis Ditjen Bina Adwil dalam meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan respons terhadap bencana di tingkat kecamatan yang difokuskan pada pelaksanaan layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Program ini didukung aplikasi SiKencana, yang dirancang untuk mempermudah pelaporan, koordinasi, dan pemantauan data bencana.
Ditjen Bina Adwil berharap melalui program ini, kecamatan dapat semakin tanggap dalam mengelola bencana, dengan kolaborasi antar-pihak yang optimal dan pemanfaatan teknologi yang memadai.
Puspen Kemendagri
