Mata Peristiwa Nusantara News.Com – Pontianak – Kalimantan Barat – Calon Anggota DPD-RI Dapil Kalbar Ir. Bride Suryanus A. M.M.,M.T. soroti lambannya pembentukan Kapuas Raya dan maraknya peredaran barang ilegal di Kalbar, hal ini disampaikan oleh nya usai Giat “Kite Dobrak Abah Bride”, di salah satu Kafe Jalan. Wr. Supratman, Kota Pontianak. (09/02/2024).
Bride atau biasa disapa (ABAH) ini menyampikan rasa Keprihatinannya atas lambanya pembentukan provinsi Kapuas Raya, dimana Bride menilai sudah bertahun-tahun DPD tidak mendengungkan apalagi memperjuangkan Otonomi Baru dimana saat ini iya menilai masyarakat rindu akan hal itu”,
“Ini sudah berlarut-larut dan saya ikut serta dalam perencanaan teknis maupun lokasi kantor Gubernur dan DPRD Kapuas Raya dan anggaran itu sudah dikucurkan melalui Dana APBD masa Jabatan Gubernur Sutarmidji”.
Iya juga menyayangkan”, selain lambannya pembentukan Kapuas Raya saat ini Kapuas Raya juga tersalip oleh pemekaran beberapa Provinsi di Papua, Iya menyampaikan rasa Keprihatinannya kepada masyarakat khususnya Kapuas Raya”.
Dan diterangkan nya bahwa tugas utama DPD RI adalah membentuk Otonomi Baru, dimana dalam pembentukan itu dimungkinkan atau tidak terbentuk nya suatu provinsi itu dilihat dari luas wilayah, SDA (sumber daya alam) dan Iya meyakini Kapuas Raya sudah memenuhi syarat”,
Bride berharap agar masyarakat bersama sama mendukung dalam pembentukan provinsi Kapuas Raya dan dengan perkembangan wilayah otonomi baru itu merupakan salah satu pemotongan kendali dimana selama ini sudah amat jauh”,
Dengan ilmu pengetahuan yang iya miliki dikatakan nya”, Dengan membuka pusat kegiatan akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sosial budaya serta membuka lapangan pekerjaan”, terangnya
Saat ditanya perannya terkait pengamanan perbatasan dengan maraknya Peredaran Barang-Barang Ilegal.
Dikatakan Nya”, Kita prihatin, kita terpanggil meskipun ada beberapa Instansi, Namun kita akan dorong, Kita perlu DPD pengayom masyarakat dan mengetahui kondisi masyarakat, kita pastikan DPD bukan pemain Figuran, DPD Fungsi Kedudukan nya sama dengan DPR atau lembaga lain”,
“,Kita mendengar kaum milenial, petani dan suara masyarakat perbatasan dan dengan itu kita mengetahui penguasaan wilayah, Kita akan berkomunikasi dengan pihak terkait dalam hal ini Bea dan Cukai, Dinas Perdagangan dan Migrasi bagaimana membatasi ruang lingkup masuknya barang-barang Ilegal tanpa pajak, maka dari itu kita perlu DPD yang mengetahui wilayah serta mendengar aspirasi masyarakat”, pungkasnya
HAMDANI
