Ket.Penasihat DWP Kemendagri Yane Bima Arya saat Memberikan Arahan dalam kegiatan Pengukuhan Pengurus DWP Unit Kerja Lingkup Kemendagri masa bakti 2024–2029.Aula Gedung F Lantai 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Jakarta, MPNN – Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Kerja di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masa bakti 2024–2029 resmi dikukuhkan secara serentak di Aula Gedung F Lantai 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Penasihat DWP Kemendagri Yane Bima Arya mengatakan, pengukuhan hari ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan organisasi DWP unit kerja di lingkup Kemendagri. Momen ini menandai awal dari tanggung jawab besar dalam melanjutkan, memperkuat, dan menyempurnakan peran DWP sebagai mitra strategis dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan.
“Perkenankan saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para pengurus Dharma Wanita Persatuan Unit Kerja di Lingkup Kemendagri yang telah dikukuhkan hari ini. Semoga amanah yang telah diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan semangat kolaborasi,” kata Yane saat membacakan sambutan Penasihat DWP Kemendagri Tri Tito Karnavian.
Dia melanjutkan, di tengah dinamika sosial dan tantangan global yang semakin kompleks, peran DWP kian strategis. DWP bukan sekadar wadah silaturahmi istri Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi telah bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang mendorong kemajuan bangsa melalui keteladanan. DWP juga mendorong kemajuan bangsa melalui pemberdayaan, serta menjawab berbagai isu kontemporer mulai dari ketahanan keluarga, kesehatan mental, hingga perubahan iklim dan keadilan gender.
“Dalam hal ini, DWP telah bertransformasi menjadi motor penggerak perubahan sosial yang tidak hanya mendampingi suami, tetapi juga turut serta mengambil bagian dalam proses pembangunan. Dalam skala global, isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu agenda utama pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Yane menekankan, perempuan bukan sekadar pelengkap dalam pembangunan, melainkan agen perubahan yang mampu membawa transformasi di berbagai sektor, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Semangat ini selaras dengan warisan Raden Ajeng Kartini, pelopor emansipasi perempuan Indonesia yang telah membuka jalan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, berpikir kritis, dan mengambil peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
“Raden Ajeng Kartini mengajarkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari ruang-ruang kecil di rumah, dari meja belajar, dari pemikiran yang tidak dibungkam. Semangat itulah yang kini hidup dalam tubuh Dharma Wanita Persatuan melalui berbagai kegiatan yang mengedepankan edukasi, kepedulian sosial, dan pengembangan kapasitas perempuan,” ungkapnya.
Dia berharap, para pengurus yang telah dikukuhkan dapat membawa DWP di lingkup Kemendagri menjadi organisasi yang terus tumbuh, berinovasi, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota, institusi, serta masyarakat. “Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang berbagi pengetahuan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi keluarga ASN dan masyarakat luas,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua DWP Kemendagri Niken Tomsi Tohir mengucapkan selamat bekerja dan menjalankan program kepada seluruh pengurus di masing-masing bidang yang ditempati. Dia tak lupa mengingatkan agar DWP unit kerja di lingkup Kemendagri selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan, supaya anggota bisa bekerja dan berjuang mengembangkan organisasi.
“Agar kita bisa bekerja dan berjuang mengembangkan organisasi Dharma Wanita Persatuan,” tegasnya.
Adapun yang dikukuhkan dalam acara ini yaitu Ketua Unit dan Pengurus DWP Sekretariat Jenderal, DWP Inspektorat Jenderal, DWP Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum, DWP Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, DWP Ditjen Otonomi Daerah, DWP Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
Kemudian, Ketua Unit dan Pengurus DWP Ditjen Bina Pemerintahan Desa, DWP Ditjen Bina Keuangan Daerah, DWP Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DWP Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, DWP BPSDM, dan DWP Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
( Dani 74 )
Sumber : Puspen Kemendagri
