Ket. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Jum’at (21/03). Foto (Ist. MPNN )
JAKARTA, MPNN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperkuat koordinasi dan mengintensifkan persiapan. Selain itu, para pihak meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri diminta untuk berkoordinasi guna memastikan kesiapan teknis dan administrasi telah berjalan dengan baik.
Mendagri menjelaskan, berkaitan dengan hasil putusan MK mengenai PSU di sejumlah daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tugas utama, di antaranya memastikan kesiapan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan mendorong situasi keamanan dan politik yang stabil. Dalam konteks itu, Kemendagri mengajak para pihak terkait termasuk penyelenggara dan aparat keamanan untuk mengoptimalkan tugas tersebut.
“Kami kira sudah kami laksanakan termasuk melakukan monitoring, evaluasi. Kami juga ada desk di sini ya kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait Pilkada Ulang dan Pemungutan Suara Ulang Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 secara virtual dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Pada rapat tersebut, Mendagri mengajak para pihak untuk membangun kesamaan visi dalam menghadapi seluruh tahapan PSU. Selain itu, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga perlu diatensi serius oleh aparat keamanan. Pasalnya, kata dia, di sejumlah daerah diketahui masih ada polarisasi yang belum mereda.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri meminta Bawaslu untuk mengawasi potensi kecurangan yang terjadi selama PSU. Kecurangan itu, terutama mengenai money politics yang berpeluang terjadi selama berlangsungnya gelaran tersebut.
Lebih lanjut, meski kebutuhan anggaran NPHD secara umum telah dipersiapkan dengan baik, Mendagri mengimbau daerah untuk mengecek kembali dan memastikan sepenuhnya siap. Selain itu, jajaran TNI-Polri juga diimbau untuk memastikan situasi berlangsung aman, lancar, dan damai.
“Tolong TNI, Polri, BIN betul-betul juga menjaga keamanan, situasinya, supaya semua berlangsung aman, lancar, tidak ada masalah,” tandas Mendagri.
Hadir secara langsung pada Rakor tersebut Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, perwakilan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), serta pejabat terkait di lingkungan Kemendagri. Selain itu, Rakor tersebut juga dihadiri para kepala daerah secara virtual.
Redaksi
Puspen Kemendagri
