Ket. Wamendagri Bima Arya Diskusi Bersama Pemkab dan Forkopimda Garut. Jum’at (21/03). Foto (Ist. MPNN)
GARUT, MPNN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan perlunya sinkronisasi program pusat dan daerah. Hal ini terutama dalam memahami sekaligus melaksanakan Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Penjelasan itu disampaikan Bima saat berdialog dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Garut.
Bima mengatakan, Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan akselerasi dan sinkronisasi pusat dan daerah berjalan dengan baik. Ini termasuk memastikan komunikasi yang baik antarkepala daerah, mulai gubernur, bupati, hingga wali kota. Dengan demikian, semua program pemerintah pusat dan daerah dapat saling bersinergi.
“Presiden mendorong agar Kemendagri memastikan akselerasi, sinkronisasi itu betul-betul terjadi, gubernur berkomunikasi baik dengan bupati, bupati melakukan hal yang sama untuk camat, lurah, dan kades,” katanya di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025).
Selain sinkronisasi, pemerintah daerah (Pemda) juga perlu memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. Dia mengatakan, efisiensi dilakukan terhadap anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak penting. Efisiensi juga diarahkan untuk menghilangkan pos-pos anggaran yang tidak masuk akal. Anggaran hasil efisiensi itu kemudian digeser untuk mendukung progam prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
Menurut Bima, efisiensi juga akan membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih terarah dan sehat. Bahkan, lanjut Bima, efisiensi dapat membuat Pemda bergerak lebih baik dalam mengelola anggaran. “Jadi, tidak ada kekhawatiran seharusnya untuk efisiensi ini,” jelas Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengimbau kepala daerah agar mampu menghentikan kebocoran anggaran dan menghindari praktik korupsi di daerah masing-masing. Dengan demikian, semua program prioritas seperti membangun sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan mencetak berbagai lapangan kerja baru dapat terlaksana.
“Setiap rapat kabinet, Bapak Presiden selalu mengingatkan Jaksa Agung [dan] Kapolri untuk tegas, hukum seberat-beratnya koruptor, kejar sampai ke ujung dunia, ini serius,” pungkasnya.
Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana, unsur Forkopimda Kabupaten Garut, dan jajaran Pemkab Garut.
Redaksi
Puspen Kemendagri
