Ket. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng sejumlah pakar dalam forum diskusi aktual. Selasa (25/02). Foto (Ist. MPNN)
JAKARTA, MPNN – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng sejumlah pakar dalam forum diskusi aktual yang mengusung tema “Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Desain Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang Efektif, Efisien, dan Demokratis”. Diskusi ini merupakan bagian dari komitmen BSKDN untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas guna mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang lebih baik.
Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean dalam sambutannya menegaskan bahwa Pilkada memiliki peran krusial dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus mampu memastikan proses pemilihan yang berkualitas, transparan, dan dilakukan secara demokratis. Noudy mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak secara langsung oleh masyarakat masih menjadi bahan kajian yang strategis. Ia mengungkapkan bahwa berbagai pemikiran dari para pemimpin bangsa, peneliti, dan masyarakat telah mengarah pada wacana untuk meninjau kembali sistem Pilkada yang diterapkan saat ini.
“Forum diskusi aktual ini menjadi bagian penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, baik dari perspektif nasional maupun internasional, terkait desain Pilkada yang lebih efektif dan efisien. Hal ini penting mengingat ekses yang ditimbulkan oleh Pilkada Serentak, mulai dari potensi konflik horizontal di masyarakat hingga tingginya anggaran yang dibutuhkan,” ujar Noudy di Command Center BSKDN pada Selasa, 25 Februari 2025.
Sementara itu, dalam forum diskusi ini, para pakar menyoroti beberapa aspek penting, diantaranya pemanfaatan teknologi dalam Pilkada, peningkatan kapasitas penyelenggara Pilkada, serta strategi untuk mencegah berbagai kecurangan dalam Pilkada. Selain itu, dibahas pula pentingnya sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan Pilkada yang lebih inklusif dan adil.
Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi Indonesia Titi Anggraini menyoroti akar permasalahan Pilkada, yang menurutnya tidak hanya terletak pada mekanisme pemilihan, tetapi juga dalam sistem politik, khususnya partai politik. Ia mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik untuk menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang lebih transparan. “Menurut saya, hulunya ada di partai politik, selama partai politik tidak berbenah sulit mewujudkan Pilkada yang benar-benar demokratis,” ujarnya.
Di lain pihak, Executive Director Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menekankan terkait pentingnya masyarakat memahami dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang, khususnya dalam konteks Pilkada. Dia menegaskan perdebatan antara Pilkada langsung dan tidak langsung selalu muncul, tetapi penting untuk melihat konstruksi yang ada dalam UUD 1945 serta kesinambungan amandemen yang terjadi sejak 1999-2022 sehingga penyelenggaraan Pilkada secara demokratis dapat lebih dipahami.
Nisa juga mengatakan, guna mewujudkan Pilkada yang berkualitas diperlukan dukungan kelembagaan yang profesional dan berintegritas, sehingga permasalahan terkait hasil Pilkada dapat diselesaikan dengan baik. “Ada perkembangan ketatanegaraan yang terjadi sampai 2022 sehingga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih baik, lebih demokratis,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Program Officer Perludem Heroik M. Pratama menyampaikan bahwa penerapan digitalisasi dalam tahapan Pilkada juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pilkada. Misalnya, pemanfaatan teknologi seperti E-Recap dapat memotong alur rekapitulasi hasil Pilkada berjenjang yang memakan waktu lama dan berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan baik dari segi logistik maupun biaya penyelenggara.
“Penggunaan E-Recap dapat menekan ongkos biaya politik pasangan calon untuk membayar saksi di TPS (Tempat Pemungutan Suara) karena formulir C. Hasil di TPS dipublikasikan secara real-time bahkan bisa terhubung dengan kantor partai untuk memperoleh data,” pungkasnya.
Sumber : Puspen Kemendagri BKSDN
