PONTIANAK, KALBAR, MPNN – Polda Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2025 di Graha Khatulistiwa pada Rabu (5/2). Rapat ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolda dan Irwasda Polda Kalbar. Seluruh pejabat utama serta Kapolres jajaran turut hadir dalam pertemuan yang membahas langkah strategis Polri dalam mendukung stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi nasional.
Tantangan Ekonomi Nasional dan Peran Polri
Dalam paparannya, Kapolda menyoroti paradoks ekonomi Indonesia, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum mampu sepenuhnya menyejahterakan rakyat. Kemiskinan, ketergantungan terhadap impor, serta lemahnya kemandirian di sektor pangan dan energi masih menjadi tantangan utama yang perlu segera ditangani.
Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah kebocoran kekayaan negara (illicit outflow of national wealth) yang terjadi pada tahun 2016. Data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian hingga 36,5 miliar USD atau sekitar Rp 550 triliun akibat aliran dana ilegal ke luar negeri. Kebocoran ini tidak hanya melemahkan ekonomi nasional, tetapi juga memperparah kesenjangan sosial.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tetapi masih banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan. Ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem ekonomi nasional yang harus segera diperbaiki, terutama dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi,” tegas Kapolda.
TNI-Polri sebagai Pilar Stabilitas dan Pengawasan Keuangan
Kapolda menekankan bahwa TNI-Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas negara dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Selain berperan dalam keamanan, Polri juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan keuangan untuk mencegah praktik korupsi, penyimpangan, serta aliran dana ilegal yang merugikan negara.
Salah satu langkah konkret yang diusung Polri adalah penguatan pengawasan keuangan digital. Kabidhumas Polda Kalbar, Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H., menjelaskan bahwa Polri saat ini menggunakan sistem audit berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran anggaran.
“Kami menerapkan desk pemeriksaan audit online yang memungkinkan pengawasan keuangan dilakukan secara digital dan real-time. Dengan langkah ini, potensi penyimpangan dapat ditekan secara signifikan, sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara,” jelas Kabidhumas.
Membangun Ekonomi yang Transparan dan Berdaya Saing
Rapim Polda Kalbar 2025 diharapkan menjadi titik awal bagi penguatan sinergi antara Polri dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan investasi, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Dengan sinergi dan peran aktif Polri, kita optimis dapat membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat, transparan, dan berdaya saing global. Ini adalah bagian dari upaya kita mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara,” pungkas Kapolda.
(*Wulandari S)
