KETAPANG – KALBAR – MPNN – Puluhan paket kerjaan di Dinas Komunikasi dan Informatika(Diskominfo) jadi sorotan, pasalnya dinilai publik banyak kejanggalan.
Perihal tersebut diungkap Suryadi, LSM Peduli Kayong Ketapang, dimana Dinas tersebut mendapat alokasi anggaran bersumber dari APBD perubahan tahun 2024.
Dari data daftar realisasi fisik pengadaan barang dan jasa tahun 2024, nilai anggaran kegiatan yang dianggap janggal itu mulai dari puluhan sampai ratusan juta. Jika di akumulasikan ada 26 paket kegiatan yang sudah dikerjakan. Seluruh kegiatan di dinas Kominfo itu bersumber dari APBD Perubahan tahun 2024 sebesar Rp 5.069.598.691 (5 miliar lebih).
“Temuan ini kami peroleh dari dokumen yang sudah direalisasikan. Totalnya sebesar Rp 5 miliar lebih. Kami mencurigai ada kongkalikong antara pengguna anggaran dengan pelaksana ataupun penyedia,” ujar Suryadi, dari LSM Peduli Kayong Ketapang, Senin (06/01/2025).
Berikut ini kegiatan yang sudah direalisasikan dianggap janggal oleh LSM.
1. Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kominfo Ketapang sebesar Rp 40 juta
2. Iklan Electronik Rp 300 juta
3. Berita Elektronik 50 juta
4. Penyusunan kajian akademik perhitungan penghasilan tetap pengelolaan penyiaran lembaga publik lokal Radio kabupaten Ketapang Rp 50 juta.
5. Pemeliharaan gedung kantor Radio kabupaten Ketapang Rp 20 juta.
6. Belanja modal peralatan komputer dan lainya Rp 80 juta.
7. Belanja modal pembelian laptop dan lensa Rp 50 juta.
8. Peralatan jaringan indra pemerintah Rp 100 juta.
9. Internet Rp 850 juta.
10. DED jaringan indra pemerintah Rp 225 juta.
11. Jasa maintenance jaringan internet lokasi proyek strategis daerah Rp 100 juta.
12. Maintenance perangkat jaringan indra pemerintah Rp 195 juta
13. Maintenance perangkat CCTV Rp 100 juta
14. Pengembangan perangkat CCTV Rp 155 juta
15. Perangkat internet mobile Rp 90 juta
16. Review arsitektur SPBE Rp 130 juta
17. Pengadaan perangkat pendukung pusat data Rp 100 juta
18. Videotron outdoor Rp 1 miliar 65 juta
19. Perangkat peralatan pendukung video conference Rp 265 juta
20. Lisensi cloud mesin finger print Rp 90 juta
21. Sistim call center 112 Rp 200 juta
22. Early warning system pendukung smart city Rp 200 juta
23. Sistem pendukung smart village Rp 184 juta
24.Tracking system call center 112 asset Rp 200 juta
25. Peralatan komputer statistik sektoral Rp 105 juta.
26. Perangkat komputer pengamanan informasi dan persandian Rp 84.779 juta.
Selain anggaran diatas, menurut Suryadi, ada juga indikasi permainan pada anggaran belanja rutin seperti pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional mobil dinas sebesar Rp 150 juta.
“Temuan kami oknum pengguna anggaran diduga mendapat fee dari anggaran BBM. Info ini terkonfirmasi dari pihak penyedia yang dipakai sebagai agen atau supplier BBM kendaraan dinas, ” katanya.
Verry/Red
Sumber: LSM Peduli Kayong
