Mata peristiwa Nusantara News. Com – Pontianak – Kalbar – PENINGKATAN infrastruktur jalan menjadi kebutuhan masyarakat Desa Teluk Pakedai Kec. Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Sebab, masih banyak ruas jalan poros yang rusak parah, tetapi belum tersentuh perbaikan.
Hal tersebut menuai perhatian kalangan legislatif. Wakil rakyat berharap dan mendorong pemerintah untuk melakukan peningkatan ruas jalan secara masif. Mobilitas dan perekonomian masyarakat terus meningkat.
Anggota DPRD Kab. Kubu Raya Heriyanto yang merupakan DAPIL mengaku sering menerima keluhan masyarakat tentang infrastruktur jalan yang belum merata. Dengan demikian, pemerintah harus hadir untuk memberikan layanan infrastruktur jalan yang layak kepada seluruh masyarakat Desa Teluk Pakedai Kec. Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya.
”Di Periode Kedua ini saya menginginkan ada peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Sampai saat ini infrastruktur jalan belum sesuai target yang kami harapkan,” ujarnya, Kamis (17/09/2024).
Menurut dia, peningkatan infrastruktur jalan yang dilakukan pemerintah tidak cukup dengan pengaspalan saja. Sebab, kontur tanah setiap wilayah berbeda-beda.
”Ada yang tanahnya tidak bergerak, tetapi juga ada yang bergerak. Misalnya, di wilayah Rasau dan daerah-daerah perbatasan,” imbuhnya.
Peningkatan ruas jalan kabupaten yang kontur tanahnya bergerak harus menggunakan metode betonisasi. Dengan begitu, kualitasnya lebih baik dan bertahan lebih lama.
”Mulai tahun depan (2025) betonisasi ruas jalan di daerah yang kontur tanahnya bergerak harus segera dilakukan,” sambungnya.
Heriyanto mengakui, peningkatan ruas jalan dengan betonisasi memang membutuhkan biaya lebih besar. Namun, hal tersebut jauh lebih baik dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur.
”Lebih mahal memang iya, tetapi kualitasnya lebih kuat dan bertahan lebih lama. Dari pada kita melakukan pengaspalan dengan cara cepat jadi, tetapi lebih cepat rusak,” sambungnya.
Saat ini peningkatan ruas jalan dengan betonisasi baru ada di desa-desa. Yaitu, dibangun oleh kepala desa (Kades) melalui dana desa (DD) masing-masing. Harusnya yang memulai terobosan itu pemkab.
Novi
